RESTRUKTURISASI SEKOLAH PENYELENGGARA INKLUSIF

Penulis adalah :

1. Finalis Tutor Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2014

2. Finalis Inovasi Karakter Bangsa Tingkat Nasional Tahun 2016

3. Juara 3 Karya Tulis Essai Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2017

4. Duta Rumah Belajar Nasional Provinsi Gorontalo Tahun 2018

5. Juara 3 Lomba Menulis Bahan Bacaan Pra Membaca Kantor Bahasa Prov Gorontalo Tahun 2019

6. Delegasi Pelatihan Guru Keluar Negeri (Okayama, JEPANG) Tahun 2019

Saya menjadi buta pada umur lima tahun karena sakit dan bersekolah di Sekolah Luar Biasa untuk Tunanetra (SLB A) pada umur sembilan pada tahun 1960. Sekolah ini ada di Bandung, sekitar 80 km jauhnya dari rumah saya. Pada hari hari pertama di SLB saya hanya menangis karena berpisah dari orangtua saya, saudara saya, teman kecil saya dan kampung saya. Apabila saya dapat bersekolah di dekat rumah saya, pengalaman sedih ini tidak akan pernah terjadi terhadap saya. Namun demikian, kehidupan bersekolah saya disini seterusnya baik. Alat-alat pembelajaran didesain khusus untuk murid tunanetra tersedia. Para guru dapat menberikan perhatian secara individu karena kelasnya kecil. Lingkungan sosial yang ramah karna masyarakat yang terdiri dari terutama tunanetra dan masyarakat lainnya mempunyai pemahaman yang tepat tentang ketunanetraan. Lingkungan fisik dapat diakses sebagaimana didesain secara umum dengan mempertimbangkan orientasi dan mobilitas bagi yang tunanetra dan kami diberikan pelatihan orientasi dan mobilitas (O&M). Aspek lain yang sangat membantu kami adalah kami mudah menemukan model penyandang buta dewasa yang sukses. Namun, ketika saatnya bagi saya meninggalkan masyarakat yang eksklusif di SLB A saya menemukan kehidupan sosial yang nyata di masyarakat umum yang mengejutkan dan membuat frustasi pada awalnya. Disatu sisi, ada pemahaman yang kurang tepat tentang jenis kebutaan diantara sebagian besar anggota masyarakat dan disisi lain, saya tidak siap untuk menghadapi bahaya sosial. (Tarsidi, 2016)

Kisah diatas merupakan kisah nyata seorang penyandang disabilitas sekaligus Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI). Didi Tarsidi merasakan bahwa pendidikan segregasi bukan suatu jawaban tentang permasalahan pendidikan untuk kaum difabel. Pendidikan yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler ternyata mempunyai kelemahan diantaranya aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas karena lingkungan pergaulan yang terbatas. Beliau merasa sangat nyaman berada di lingkungan sejenis tetapi sangat frustasi ketika diperhadapkan dengan kehidupan sosial sebenarnya.

Dikasus lainnya seorang ABK yang mengikuti program pendidikan segregasi, dan melanjutkan pendidikan di SMA umum. Walaupun dia masih disambut secara sosial di sekolah tersebut dia tidak mendapatkan dukungan pembelajaran yang dibutuhkan. Guru pembimbing khusus dia tidak melanjutkan kerjasamanya dengan guru kelas. Konsekuensinya, dia tidak mendapatkan buku Braille, guru kelasnya tidak tahu bagaimana mengajarkan matematika, dia tidak aktif terlibat dalam pelajaran olahraga dll. Orangtua dia memutuskan untuk memasukkan kembali ke SLB.

Kisah ini juga menggambarkan salah satu kekurangan dalam implementasi pendidikan inklusif. Dimana, sebuah sekolah yang baik untuk anak tunanetra dan untuk anak dengan disabilitas lainnya adalah tidak hanya menfasilitasi pembelajaran akademis tetapi lebih penting memfasilitasi pembelajaran untuk hidup di sebuah dunia sosial, sebuah dunia dengan keberagaman. Sebuah sekolah yang inklusif adalah tempat yang terbaik untuk mempersiapkan anak muda untuk hidup di dunia yang beragam. Dalam rangka peserta didik dengan disabilitas belajar bersama dengan teman sebayanya dengan cara yang berarti dan bermanfaat sebuah sistem pendukung harus ada ditempat. Sistem pendukung ini harus menjamin bahwa ada akses yang sama untuk semua siswa pada sumber pembelajaran yang tersedia di sekolah. Dengan cara ini siswa-siswa dengan disabilitas dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam semua kegiatan belajar bersama dengan teman sebaya mereka yang lain.

Konsep pendidikan inklusif di Indonesia diawali dengan deklarasi Bandung tentang pendidikan inklusi yaitu “Indonesia menuju Pendidikan Inklusif” tanggal 8-14 Agustus 2004. Kemudian dipertegas dengan adanya kesepakatan Internasional yaitu Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol yang disahkan pada Maret 2007. Dalam Konvensi ini, pada pasal 24 disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan.

Sekolah inklusi adalah sekolah reguler tetapi menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tanpa kebutuhan khusus (ATBK) dan ABK melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarananya. Yang termasuk ABK ini adalah tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tuna daksa, tuna laras (anak dengan gangguan emosi, sosial dan perilaku), tuna ganda, lamban belajar, penyandang autis, dan termasuk pula anak dengan potensi kecerdasan luar biasa (genius) (Kompasiana, 2017).

Kebijakan dan praktek pendidikan inkusif, mengaplikasikan gerakan sejalan dengan prinsip pendidikan untuk semua atau Education for All sebagai hasil konferensi dunia di Selamanca pada tanggal 7-10 Juni 1994 kemudian dila njutka n dengan Dek larasi Daka r pada tahun 2000 yang merupakan kerangka kerja untuk merespon kebutuhan dasar warga masyarakat yang menggariskan bahwa pendidikan harus dapat menyentuh semua lapisan masyarakat tanpa mengenal batas, ras, agama, dan kemampuan potensial yang dimiliki oleh setiap peserta didik .

Hal ini juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 32 telah mengatur pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Implementasinya dijabarkan melalui Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yaitu dengan memberikan peluang dan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan disekolah reguler mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas / Kejuruan. (Mujito, 2012)

Meskipun pelaksanaan pendidikan inklusif telah diatur dalam perundang-undangan ternyata masih banyak menimbulkan kendala dan permasalahan yang berbeda beda. Secara kuantitas sekolah-sekolah reguler/lembaga pendidikan baik TK, SD, SMP maupun SMA/SMK memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun secara kualitas (kesesuain dengan yang diharapkan) masih perlu dipertanyakan. Ada beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya : 1) Banyak kalangan berpendapat bahwa pendidikan inklusi merupakan sebuah model pendidikan. Hal ini tercermin bahwa sebuah sekolah yang menyatakan diri menjadi sekolah inklusif harus mendapat label “sekolah inklusi”. Kesesuain label dengan implementasi yang diharapkan kadang masih jauh. 2) Implementasi pendidikan inklusi yaitu masih ada yang hanya sekedar mengikutsertakan peserta didik yang berkebutuhan khusus di sekolah regular tanpa harus memenuhi hak-hak pendidikan yang sesuai dengan kondisi anak, bahkan dibebrapa sekolah anak berkebutuhan khusus masih menjadi “ tamu” bukan bagian yang tidak terpisahkan. 3) Dibeberapa sekolah yang telah menyatakan diri menjadi sekolah inklusi “kebanjiran” peserta didik yang berkebutuhan khusus. Hal ini sebagai dampak tidak meratanya sekolah yang telah menyatakan diri menjadi sekolah inklusi. Disamping itu pemahaman tentang “sekolah terdekat dengan tempat tinggal anak” belum sepenuhnya diimplementasikan. 4) Dampak dari banyaknya anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi menyebabkan dibentuknya kelas khusus di sekolah regular. Kelas khusus tersebut peserta didiknya adalah anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Implementasi model ini tentu menyimpang dari esensi dari pendidikan inklusif. Hal ini tidak bedanya dengan SLB yang terselenggara di sekolah regular. 5) Profesionalisme guru masih perlu dipertanyakan. Mereka sebagian besar lebih senang mendidik peserta didik yang “biasa-biasa saja (tidak banyak permasalahan)”. Banyak diantara mereka (mungkin sebagian besar) lebih senang menghindar jika disuguhi peserta didik yang mempunyai permasalahan (hambatan belajar) yang lebih berat. Padahal jika mereka menanganinya dengan senang dan peduli tentu akan menambah profesionalisme mereka. 6) Kurangnya sarana prasarana yang menunjang pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara.

Dunia pendidikan telah sepakat dengan geloranya “education for all (EFA)” harus sesegera mungkin untuk ditempuh. Bagi Negara-negara yang telah sepaham, maka Negara tersebut meratifikasinya. Indonesia telah meratifikasinya. Tentu ini sebuah kemajuan ditingkat silaturahmi internasional. Dunia juga telah sepakat bahwa untuk mewujudkan EFA akan ditempuh dengan paradigma pendidikan inklusif. Indonesiapun juga telah meratifikasinya. Pergaulan pendidikan di tingkat internasional sudah tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah komitmennya setelah meratifikasi dan restrukturisasi sekolah penyelenggara inklusif.

Restrukturisasi sekolah penyelenggara inklusif seyogyanya mengacu pada delapan komponen implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif berdasarkan permendiknas no 70 tahun 2009. Yaitu : (1) Peserta Didik, bahwa sasaran pendidikan sekolah inklusi adalah semua peserta didik baik sebagai anak berkelainan maupun anak ‘normal’. (2) Kurikulum, bahwa kurikulum yang digunakan pada dasarnya menggunakan kurikulum standar nasional yang berlaku di sekolah umum, namun untuk siswa ABK dimodifikasi sesuai kebutuhanya. (3) Tenaga Pendidik, yaitu meliputi guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pembimbing khusus (GPK). GPK adalah guru yang tugasnya memberikan layanan khusus, mendampingi dan memberikan bimbingan secara berkesinambungan kepada siswa yang berkelainan selama mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. (4) Kegiatan Pembelajaran, meliputi perncaaan, pelaksanaan, dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam proses belajar mengajar. (5) Penilaian dan sertifikasi, bahwa penilaian dalam setting inklusi ini mengacu pada model pengembangan (modifikasi) kurikulum yang dipergunakan. (6) Manajemen sekolah, bahwa sekolah mempunyai kewenangan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi semua hal-hal yang berkaitan dengan penyeleggaran pendidikan inklusi di sekolah tersebut. (7) Penghargaan dan sanksi, bahwa penghargaan akan diberikan kepada sekolah yang meraih prestasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, dan sebaliknya sanksi akan diberikan kepada sekolah yang dianggap lalai dalam penyelenggaraan pendidikana inklusi. (8) Pemberdayaan masyarakat, bahwa untuk dapat menyelenggarakan pendidikan inklusi yang ideal tidak akan terlaksana tanpa adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu bentuk restrukturisasi sekolah penyelenggara inklusif dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal – hal berikut, yaitu : 1) Pendidikan inklusif memberikan pemahaman bahwa anak-anak diusahakan menempuh pendidikan disekolah terdekat. Layanan pendidikan terdekat lebih spesifik ditujukan bagi anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Sapon-Shevin dalam O’neil, (1994) yang mengemukakan “pendidikan inklusif adalah system layanan pendidikan yang mempersyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya.” Implementasi yang muncul saat ini adalah sekolah- sekolah yang telah menyatakan diri menjadi sekolah inklusif kebanjiran peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini karena penyebaran sekolah inklusif tidak diikuti oleh sekolah- sekolah yang lain. Kebanyakan sekolah enggan sekolahnya menjadi inklusif. Permasalahan ini sepertinya perlu digalakkan lagi system rayonisasi pendidikan. Artinya setiap sekolah mempunyai tanggung jawab mencerdaskan anak-anak bangsa ini dengan radius wilayah yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian sekolah-sekolah yang ada kedepannya tidak bisa menolak lagi jika diwilayahnya terdapat anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini pemerintah sebenarnya telah membantu membuat dasar hukumnya yaitu dengan Permendiknas no 70 tahun 2009. Salah satu pasalnya bahwa setiap Kecamatan minimal ada 1 SD dan 1 SMP yang ditunjuk menjadi sekolah inklusi. Dan 1 SMA setiap Kabupaten. Hal inipun belum tentu mengatasi masalah karena luas dan jumlah penduduk setiap kecamatan juga berbeda-beda. Sepertinya model rayon yang paling tepat. 2) Rasio guru dengan peserta didik perlu diselaraskan. Rata-rata saat ini satu kelas berjumlah antara 35 – 45 siswa. Satu kelas ditangani oleh satu orang guru. Padahal idialnya satu kelas sebaiknya hanya 20 siswa dan ditangani oleh dua orang guru. Satu orang guru menjadi pengajar di depan, kemudian satu orang guru menjadi asisten guru (prakteknya bisa bergantian). Dengan rasio tersebut asumsinya setiap peserta didik akan terlayani pendidikannya. Lebih-lebih jika di kelas tersebut ada anak berkebutuhan khusus. Maka asisten guru tersebut membantu anak yang berkebutuhan khusus. Sebaiknya kedepan hal ini menjadi kajian pemerintah untuk menselaraskan rasio sesuai dengan kemampuan guru. 3) Perlunya pusat sumber layaanan ABK. Selama ini bagi sebagian besar daerah di Indonesia ini, adanya pusat sumber hanya masih menjadi angan-angan. Banyak kendala untuk mewujudkannya. Pusat sumber pada intinya sangat membantu terlaksananya pendidikan inklusif. 4) Pemahaman tentang pendidikan inklusif bukan hanya untuk guru –guru tetapi juga bagi calon guru. Calon guru yang dimaksud adalah mereka yang masih menempuh di bangku kuliah yaitu bagi mahasiswa-mahasiswa yang nantinya dipersiapkan untuk mencadi calon guru, baik mereka yang ada di keguruan maupun yang di ilmu pendidikan (FKIP). Jika pemahaman mereka lebih awal dimulai, tentu akan lebih dini mereka nantinya setelah bekerja langsung bisa ikut mewarnai di tempat mereka untuk mengimplementasikan pendidikan inklusi. Mahasiswa calon guru di negara-negara maju seperti Australia, Jepang, Norwegia, dll telah mendapat program materi tentang penanganan anak-anak berkebutuhan khusus termasuk di dalamnya pemahaman tentang pendidikan inklusif. Di Indonesia belum semua perguruan tinggi menerapkan hal tersebut. 5) Perlunya menggandeng Kementrian lain (BUMN) untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Didi Tarsidi, (2016) Mengajar Anak-anak dengan Disabilitas dalam Setting Inklusi ; IDPN Indonesia

Hildegun O. (2002). “Pendidikan Inklusif suatu Strategi menuju Pendidikan Untuk semua”.Makalah pada Lokakarya Gabungan Pendidikan kebutuhan Khusus Tingkat Nasional Direktorat PLB, Mataram

https://www.kompasiana.com/anin.rianto/sekolah-inklusi-dan-abk _54f6c350a33311c55c8b48ae html

Mujito. Dkk. ( 2012) Pendidikan Inklusif . Jakarta: Baduose Media Jakarta

Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Atau Bakat Istimewa : Jakarta

Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi dalam Pendidikan Kebutuhan Khusus, Konferensi Dunia tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus: Akses dan Mutu, 7-10 Juni 1994. Salamanca, Spanyol: UNESCO dan Ministry of Education and Science, Spain.